lingkungan

Nasional: Friday, 13/Jan/2006 13:13:55
By: okta

JAKARTA – Pembuangan limbah tailing sisa penambangan emas dan tembaga PT Freeport Indonesia dikhawatirkan dapat memasuki kawasan Taman Nasional Lorentz. "Kami khawatir bendungan yang dibuat tidak kuat menampung tailing yang secara terus menerus dibuang dalam jumlah besar," kata Liaison Officer World Wildlife Fund for Nature (WWF) Indonesia untuk Timika dan Taman Nasional Lorentz, Linus Karubun, kepada Tempo, Jumat (13/1).




Linus mengatakan, kekhawatiran itu muncul karena dari lokasi pembuangan
tailing ke TM Lorentz di Kabupaten Asmat tidak terlalu jauh dan hanya
dibatasi oleh beberapa sungai saja. Besarnya jumlah buangan tailing setiap
harinya, kata Linus, membuat pihaknya khawatir bendungan yang dibuat
Freeport lama-kelamaan tidak sanggup menahannya.


Selain itu, Linus mengatakan sungai Aghawagon-Otomona-Ajkwa yang digunakan
Freeport untuk membuang tailing memiliki beberapa anak sungai. Ia
mengatakan, pihaknya khawatir bahan pencemar akan masuk ke anak-anak sungai
tersebut.


"Kalau eksplorasi (tambang Freeport) diperluas dan ditingkatkan terus, pasti
akan mengganggu taman nasional Lorentz," kata Linus. Taman Nasional Lorentz
memiliki luas sekitar 2,1 juta hektar. Taman nasional ini berada di lima
kabupaten di Papua, yakni kabupaten Asmat, Puncak Jaya, Timika, Yahukimo,
dan Jawa Wijaya.


Masalah lainnya, kata Linus, adalah matinya keanekaragaman hayati di sungai
yang digunakan sebagai jalur pembuangan tailing dari pengolahan tambang
hingga ke Managed Disposal Area (MaDA) akibat kadar keasaman yang tinggi.
Lalu di MaDA yang luasnya sekitar 30.000 hektar tersebut juga banyak
tumbuhan yang mati.


Keanekaragaman hayati di sungai dan lokasi pengendapan tailing, kata Linus,
diperkirakan sudah hilang sepenuhnya. "Kami tidak bisa memastikan berapa
jumlah yang hilang itu karena kami kesulitan untuk masuk dna meneliti.
Mereka (Freeport) sangat tertutup," ujarnya.


Masalah bendungan di sisi timur dan barat lokasi pembuangan tailing Freeport
pernah dipermasalahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Deputi Menteri
Negara Lingkungan Hidup bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan
Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Masnellyarti Hilman, mengatakan bahwa
pihaknya sejak lima tahun lalu sudah mengingatkan Freeport untuk memperbaiki
bendungan tersebut.


Masnellyarti mengatakan, Freeport juga diminta untuk membuat bendungan untuk
air yang mengarah ke laut namun hingga kini belum dipenuhi. Bendungan itu,
kata dia, untuk mencegah masuknya tailing ke wilayah estuari.


Menurutnya, jika tailing masuk ke wilayah payau tersebut maka akan mematikan
tumbuhan dan hewan yang ada karena makhluk hidup di daerah payau umumnya
lebih sensitif. Selain untuk mencegah tailing masuk ke estuari, Masnellyarti
mengatakan bendungan itu juga diperlukan untuk sistem monitoring kualitas
air yang masuk ke laut setelah melewati lokasi pengendapan tailing.


Sementara itu Senior Manager Corporate Communications PT Freeport Indonesia,
Siddharta Moersjid, melalui surat elektroniknya mengatakan bahwa pembuangan
tailing yang dilakukannya sudah kondisi lingkungan dan mutu air dan
pembuangan tailing lewat sungai sudah diuji kalayakannnya oleh pakar
lingkungan internasional. "Kami senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan
lingkungan kami," tulisnya.

JAKARTA – Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Masnellyarti Hilman, mengatakan bahwa kerawanan banjir dan longsor di Pulau Jawa sangat tinggi. “Manajemen dan kebijakan hutan di pulau Jawa kurang baik sehingga daerah konservasi banyak digunakan untuk kepentingan lain,” kata Masnellyarti ketika ditemui Tempo di ruang kerjanya, Rabu (4/1).

Masnellyarti mengatakan, daerah yang kemiringan tanahnya di atas 40 derajat harus menjadi kawasan konservasi karena rawan longsor jika tidak terpelihara dengan baik. Namun, ia melanjutkan, di banyak tempat di pulau Jawa daerah yang seharusnya menjadi hutan lindung itu terdapat bangunan villa, perkebunan, dan pertanian.

Kerawanan bencana tersebut, kata Masnellyarti, cukup merata dari provinsi Jawa Barat hingga Jawa Timur. Kementerian Lingkungan Hidup, lanjutnya, sudah mengingatkan Departemen Kehutanan, BUMN pengelola perkebunan dan pemerintah daerah soal kerawanan longsor dan banjir tersebut. Beberapa daerah di pulau Jawa, kata dia, memiliki jenis tanah liat yang tanpa adanya tumbuhan di atasnya maka tidka bis amenyerap air dan bisa berubah menjadi kolam-kolam penampungan air yang jika curah hujannya tinggi bisa jebol dan menimbulkan longsor ataupun banjir besar.

Salah satu lokasi yang menurut Masnellyarti rawan adalah sekitar daerah wisata Dieng yang hampir setiap tahun terjadi longsor. Masnellyarti mengatakan, lereng-lereng curam di Dieng banyak berubah fungsi menjadi lahan pertanian kentang. Pemerintah daerah sudah diminta untuk menegur petani dan segera melakukan penghijauan, namun belum dilakukan.

Masnellyarti mengharapkan pemerintah daerah lebih tegas untuk menindak pihak-pihak yang melanggar peraturan tentang kawasan konservasi. Ia juga meminta pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede dan Pangrango dijadikan contoh pengelolaan kawasan konservasi yang baik di Pulau Jawa.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik pemerintah yang dinilai cenderung melakukan pembiaran terjaidnya perubahan fungsi atas kawasan-kawasan konservasi yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Wilayah Keputran misalnya, dengan kelerengan lebih dari 40 derajat justru menjadi sentra penghasil kopi.

Walhi juga mencatat hutan di wilayah Besuki dan Rembangan sudah berkurang sehingga berpengaruh pada fungsi penyerapan airnya. Ke arah hulu dari Sungai Kaliputih, Sungai Jompo dan Sungai Bedadung juga bisa terlihat fisik kawasan Gunung Argopuro yang terbuka dan beralih fungsi menjadi kawasan budidaya perkebunan.

Direktur Eksekutif Walhi, Chalid Muhammad, mengatakan bahwa pihaknya sejak 2003 telah menghimbau pemerintah untuk melakukan moratorium terhadap hutan alam di Jawa yang jumlahnya terus menyusut. “Pemerintah harus memaksimalkan kegiatan penghutanan kembali dan segera menghentikan eksploitasi ataupun konversi hutan alam,” kata dia.

Menurut catatan Walhi, Pulau Jawa hanya memiliki 1,9 juta hektar hutan yang tersebar di berbagai propinsi, dari total luas pulau Jawa sekitar 13 juta hektar. Banjir bandang, kata Chalid, hanyalah salah satu indikator adanya kerusakan pada kawasan hutan tersebut.

Chalid juga mengatakan, pemerintah di Pulau Jawa harus memasukkan perspektif bencana dalam penyusunan kebijakan tata ruangnya. Ia juga mendesak dilakukannya koreksi atas kebijakan pengelolaan sumber daya alam di pulau Jawa.

JAKARTA – Maraknya pembalakan liar dan pembukaan hutan untuk perkebunan terus menekan populasi orang utan di Sumatera dan Kalimantan. "Kalau kerusakan hutan dan pembalakan liar tidak dihentikan, maka dalam sepuluh tahun orangutan Sumatera akan punah,S" kata Wakil Ketua Pengurus Yayasan Borneo Orangutan Survival, Sri Suci Utami Atmoko, kepada Tempo usai acara Diskusi Penanggulangan Masalah Kerusakan Hutan dan Satwa Liar di Pusat primate Schmutzer Jakarta Selatan, Rabu (14/12)

Meski memiliki daya tahan lebih baik, lanjutnya, tiga subspesies orang utan Kalimantan juga akan menyusul kerabatnya di Sumatera menuju kepunahan. Penyebabnya, kata Suci, habitat orang utan Kalimantan di lahan gambut terus dikeringkan untuk menjadi perkebunan dan terus mengalami kebakaran setiap musim panas tiba.

Suci mengatakan, orang utan juga sering mengalami konflik dengan penduduk di dekat hutan yang berujung pada pembunuhan hewan tersebut. Orang utan yang sumber makanannya hilang akibat kerusakan hutan, kata dia, sering masuk ke perkampungan dan memakan tanaman masyakat.

Perusahaan perkebunan yang membuka hutan juga seringkali membunuhi orang utan. "Mereka dianggap hama hingga mereka ditangkap dan dikubur hidup-hidup," ujarnya. Bahkan, kata Suci ada perusahaan yang mengumumkan
bersedia membayar 150 ribu per ekor orang utan yang berhasil dibunuh oleh masyarakat.

Saat ini total populasi orangutan di Sumatera ada 7.501 ekor dan di Kalimantan ada 57.797 ekor. Suci mengatakan meski jumlah tersebut terlihat besar namun pada kenyataannya orangutan tersebut hidup tersebar dan terus terdesak akibat kerusakan hutan.

Selain kerusakan hutan, Suci mengatakan, orangutan juga terus terancam oleh penangkapan dan perburuan liar. Menurut Suci seringkali kegiatan penebangan hutan baik yang resmi dan yang ilegal disertai juga pemburuan orang utan dan di banyak tempat pemotongan kayu bias ditemui kandang orang utan.

Yayasan Borneo Orangutan Survival, kata Suci, meminta semua pihak segera melestarikan habitat orang utan agar kepunahan tidak terjadi. Suci juga meminta pemerintah lebih serius dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar dan pemburu orang utan karena hingga kini amat sedikit pelakunya yang diseret ke pengadilan.