lingkungan

JAKARTA – Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Masnellyarti Hilman, mengatakan bahwa kerawanan banjir dan longsor di Pulau Jawa sangat tinggi. “Manajemen dan kebijakan hutan di pulau Jawa kurang baik sehingga daerah konservasi banyak digunakan untuk kepentingan lain,” kata Masnellyarti ketika ditemui Tempo di ruang kerjanya, Rabu (4/1).

Masnellyarti mengatakan, daerah yang kemiringan tanahnya di atas 40 derajat harus menjadi kawasan konservasi karena rawan longsor jika tidak terpelihara dengan baik. Namun, ia melanjutkan, di banyak tempat di pulau Jawa daerah yang seharusnya menjadi hutan lindung itu terdapat bangunan villa, perkebunan, dan pertanian.

Kerawanan bencana tersebut, kata Masnellyarti, cukup merata dari provinsi Jawa Barat hingga Jawa Timur. Kementerian Lingkungan Hidup, lanjutnya, sudah mengingatkan Departemen Kehutanan, BUMN pengelola perkebunan dan pemerintah daerah soal kerawanan longsor dan banjir tersebut. Beberapa daerah di pulau Jawa, kata dia, memiliki jenis tanah liat yang tanpa adanya tumbuhan di atasnya maka tidka bis amenyerap air dan bisa berubah menjadi kolam-kolam penampungan air yang jika curah hujannya tinggi bisa jebol dan menimbulkan longsor ataupun banjir besar.

Salah satu lokasi yang menurut Masnellyarti rawan adalah sekitar daerah wisata Dieng yang hampir setiap tahun terjadi longsor. Masnellyarti mengatakan, lereng-lereng curam di Dieng banyak berubah fungsi menjadi lahan pertanian kentang. Pemerintah daerah sudah diminta untuk menegur petani dan segera melakukan penghijauan, namun belum dilakukan.

Masnellyarti mengharapkan pemerintah daerah lebih tegas untuk menindak pihak-pihak yang melanggar peraturan tentang kawasan konservasi. Ia juga meminta pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede dan Pangrango dijadikan contoh pengelolaan kawasan konservasi yang baik di Pulau Jawa.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik pemerintah yang dinilai cenderung melakukan pembiaran terjaidnya perubahan fungsi atas kawasan-kawasan konservasi yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Wilayah Keputran misalnya, dengan kelerengan lebih dari 40 derajat justru menjadi sentra penghasil kopi.

Walhi juga mencatat hutan di wilayah Besuki dan Rembangan sudah berkurang sehingga berpengaruh pada fungsi penyerapan airnya. Ke arah hulu dari Sungai Kaliputih, Sungai Jompo dan Sungai Bedadung juga bisa terlihat fisik kawasan Gunung Argopuro yang terbuka dan beralih fungsi menjadi kawasan budidaya perkebunan.

Direktur Eksekutif Walhi, Chalid Muhammad, mengatakan bahwa pihaknya sejak 2003 telah menghimbau pemerintah untuk melakukan moratorium terhadap hutan alam di Jawa yang jumlahnya terus menyusut. “Pemerintah harus memaksimalkan kegiatan penghutanan kembali dan segera menghentikan eksploitasi ataupun konversi hutan alam,” kata dia.

Menurut catatan Walhi, Pulau Jawa hanya memiliki 1,9 juta hektar hutan yang tersebar di berbagai propinsi, dari total luas pulau Jawa sekitar 13 juta hektar. Banjir bandang, kata Chalid, hanyalah salah satu indikator adanya kerusakan pada kawasan hutan tersebut.

Chalid juga mengatakan, pemerintah di Pulau Jawa harus memasukkan perspektif bencana dalam penyusunan kebijakan tata ruangnya. Ia juga mendesak dilakukannya koreksi atas kebijakan pengelolaan sumber daya alam di pulau Jawa.