Pulau Jawa Rawan Banjir dan Longsor

noreply@blogspirit.com (environews) — Sat, 06 May 2006 11:13:21 +0200

JAKARTA – Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Masnellyarti Hilman, mengatakan bahwa kerawanan banjir dan longsor di Pulau Jawa sangat tinggi. “Manajemen dan kebijakan hutan di pulau Jawa kurang baik sehingga daerah konservasi banyak digunakan untuk kepentingan lain,” kata Masnellyarti ketika ditemui Tempo di ruang kerjanya, Rabu (4/1).

Masnellyarti mengatakan, daerah yang kemiringan tanahnya di atas 40 derajat harus menjadi kawasan konservasi karena rawan longsor jika tidak terpelihara dengan baik. Namun, ia melanjutkan, di banyak tempat di pulau Jawa daerah yang seharusnya menjadi hutan lindung itu terdapat bangunan villa, perkebunan, dan pertanian.

Kerawanan bencana tersebut, kata Masnellyarti, cukup merata dari provinsi Jawa Barat hingga Jawa Timur. Kementerian Lingkungan Hidup, lanjutnya, sudah mengingatkan Departemen Kehutanan, BUMN pengelola perkebunan dan pemerintah daerah soal kerawanan longsor dan banjir tersebut. Beberapa daerah di pulau Jawa, kata dia, memiliki jenis tanah liat yang tanpa adanya tumbuhan di atasnya maka tidka bis amenyerap air dan bisa berubah menjadi kolam-kolam penampungan air yang jika curah hujannya tinggi bisa jebol dan menimbulkan longsor ataupun banjir besar.

Salah satu lokasi yang menurut Masnellyarti rawan adalah sekitar daerah wisata Dieng yang hampir setiap tahun terjadi longsor. Masnellyarti mengatakan, lereng-lereng curam di Dieng banyak berubah fungsi menjadi lahan pertanian kentang. Pemerintah daerah sudah diminta untuk menegur petani dan segera melakukan penghijauan, namun belum dilakukan.

Masnellyarti mengharapkan pemerintah daerah lebih tegas untuk menindak pihak-pihak yang melanggar peraturan tentang kawasan konservasi. Ia juga meminta pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede dan Pangrango dijadikan contoh pengelolaan kawasan konservasi yang baik di Pulau Jawa.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik pemerintah yang dinilai cenderung melakukan pembiaran terjaidnya perubahan fungsi atas kawasan-kawasan konservasi yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Wilayah Keputran misalnya, dengan kelerengan lebih dari 40 derajat justru menjadi sentra penghasil kopi.

Walhi juga mencatat hutan di wilayah Besuki dan Rembangan sudah berkurang sehingga berpengaruh pada fungsi penyerapan airnya. Ke arah hulu dari Sungai Kaliputih, Sungai Jompo dan Sungai Bedadung juga bisa terlihat fisik kawasan Gunung Argopuro yang terbuka dan beralih fungsi menjadi kawasan budidaya perkebunan.

Direktur Eksekutif Walhi, Chalid Muhammad, mengatakan bahwa pihaknya sejak 2003 telah menghimbau pemerintah untuk melakukan moratorium terhadap hutan alam di Jawa yang jumlahnya terus menyusut. “Pemerintah harus memaksimalkan kegiatan penghutanan kembali dan segera menghentikan eksploitasi ataupun konversi hutan alam,” kata dia.

Menurut catatan Walhi, Pulau Jawa hanya memiliki 1,9 juta hektar hutan yang tersebar di berbagai propinsi, dari total luas pulau Jawa sekitar 13 juta hektar. Banjir bandang, kata Chalid, hanyalah salah satu indikator adanya kerusakan pada kawasan hutan tersebut.

Chalid juga mengatakan, pemerintah di Pulau Jawa harus memasukkan perspektif bencana dalam penyusunan kebijakan tata ruangnya. Ia juga mendesak dilakukannya koreksi atas kebijakan pengelolaan sumber daya alam di pulau Jawa.

Dephut Diminta Tidak Izinkan HTI Baru di Papua

noreply@blogspirit.com (environews) — Sat, 06 May 2006 10:40:00 +0200

JAKARTA - World Wildlife Fund for Nature (WWF) Indonesia meminta Departemen Kehutanan tidak mengizinkan Chinese Light, sebuah Badan Usaha Milik Negara di Cina, untuk membangun hutan tanaman industri dan industri pulp di Papua. "KIta sangat tidak menganjurkan untuk memberikan izin di daerah yang baru seperti Papua," kata Koordinator Program Restorasi dan Mitigasi Hutan WWF Indonesia, Fitrian Ardiansyah, Sabtu (6/5).

Fitrian mengaku pihaknya terkejut dengan rencana tersebut dan mengkhawatirkan masalah di Sumatera dan Kalimantan terulang di Papua. Ia mencontohkan, di Kalimantan banyak terjadi pembukaan hutan untuk hutan tanaman Industri namun setelah kayu alam dijual ternyata lahan tidak ditanami kembali.

Menurutnya, izin pembukaan HTI sebaiknya diarahkan ke Sumatera dan Kalimantan. Di kedua pulau tersebut, kata dia, masih banyak lahan HTI belum dimanfaatkan secara optimal. WWF mencatat, dari 10 juta hektar lahan HTI yang ada di Indonesia, baru 2 juta hektar saja yang ditanami dengan baik.

Fitrian meragukan pemanfaatan kayu Merbau untuk pulp. Kayu Merbau dikenal sangat keras dan untuk membuatnya menjadi bubur kayu dibutuhkan upaya dan biaya yang lebih tinggi. Kayu Merbau merupakan jenis kayu yang amat mahal harganya di pasaran.

Ia juga meminta Dephut kinerja HPH dan HTI yang sekarang beroperasi di Papua sebelum memberikan izin baru. Fitrian mencatat ada banyak perusahaan kayu di Papua yang kinerjanya tidak ramah lingkungan.

Hutan Papua, kata Fitrian, merupakan hutan yang masih tinggi luasannya sekitar 70 persen hutan masih dalam kondisi yang baik dan mayoritas merupakan kawasan konservasi. Pembukaan hutan Papua, kata dia, selain menimbulkan masalah lingkungan juga bisa menimbulkan masalah sosial karena masyarakat setempat masih bergantung kepada hutan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Malam Sabat Kaban mengatakan bahwa izin bisa tetap diberikan karena ia memperkirakan pembukaan hutan tersebut tidak akan mengganggu keseimbangan lingkungan. "Hutan lestari itu kan bukan berati tidak boleh diambil," ujarnya.

Kaban mengatakan, dari proposal yang disampaikan Chinese Light terlihat kebutuhan kayu mereka tidak akan terjadi penebangan berlebihan. Yang penting, kata dia, adalah tetap menjaga keseimbangan dan tidka melakukan pemotongan berlebihan.

Kaban mengatakan, selama ini maslaah yang terjadi di tempat lain adalah adanya penebangan yang berlebihan tersebut. "(Kalau overcutting) itu yang kita stop," ujar Kaban.

Chinese Light berencana berinvestasi US$ 1 miliar (sekitar Rp 9 triliun) di Papua dan rencananya akan membangun pabrik pengolahan kayu (wood working) dan bubur kertas (pulp) Perusahaan asal negara tirai bambu tersebut juga akan mengembangkan hutan tanaman industri sebagai pemasok bahan baku pabrik pulp. Perusahaan tersebut akan menyuplai kebutuhan sekitar 800 ribu meter kubik kayu merbau Cina untuk keperluan sarana Olimpiade 2008 di Beijing.

lingkungan - hutan

Pulau Jawa Rawan Banjir dan Longsor

Dephut Diminta Tidak Izinkan HTI Baru di Papua