lingkungan

JAKARTA – Forum Lingkungan Asia –Eropa (Asia-Europe Environment Forum / ASEF) merekomendasikan pentingnya pendidikan lingkungan hidup, khususnya tentang pembangunan berkelanjutan. "Kita perlu mengidentifikasi semua hal tentang pembangunan berkelanjutan di bebagai perjanjian internasional dan mengkomunikasikannya kepada menteri pendidikan untuk diajarkan kepada masyarakat," kata Direktur Earth Council Asia-Pacific, Ella Antonio, ketika menyampaikan rekomendasi hasil pertemuan acara "1/3 of Our Planet: What Can Asia and Europe Do for Sustainable Development", Jumat (25/11).

Ella mengatakan pendidikan tersebut penting agar ada partisipasi lebih luas dalam menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kelestarian lingkungan apalagi negara-negara di Eropa dan Asia masih menghadapi banyak permasalahan lingkungan. ASEF, kata Ella, juga meminta semua konferensi tentang pembagunan dan lingkungan hidup memasukkan agenda pendidikan pembangunan berkelanjutan.

ASEF juga merekomendasikan konsep pembagunan berkelanjutan agar diintegrasikan ke dalam konstitusi agar lebih diperhatikan oleh berbagai pihak. Lembaga penyusun dan penegak peraturan perundang-undangan, lanjutnya, juga perlu lebih banya dilibatkan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan.

Direktur Regional Institute for Environment Technology, Philipe Bergeron, yang juga menyampaikan lapoan rekomendasi mengatakan ASEF menilai akses informasi tentang lingkungan hidup juga harus dipromosikan sebagai hak asasi manusia yang universal. Hal tersebut, kata dia, terutama sekali terkait dengan diperlukannya partisipasi dan pengawasan publik dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Philipe juga menyampaikan beberapa masalah lingkungan yang harus dihadapi Asia dan Eropa ke depan, yakni pencemaran bahan beracun berbahaya, sistem transportasi perkotaan yang tidak ramah lingkungan, pencemaran udara dan kerusakan ozon, kerusakan hutan, serta perubahan iklim. Menurutnya, negara-negara di Asia an Eropa harus secara serius bekerja sama untuk menghadapinya.

ASEF, kata dia, melihat lemahnya perangkat dan penegakan hokum terhadap perusak hutan. Oleh karena itu Philipe mengatakan bahwa Asia dan Eropa akan bekerjasama untuk menyusun paduan penebangan kayu yang ramah lingkungan dan juga mempromosikan pemanfaatan hasil hutan selain kayu.

Rekomendasi lainnya adalah soal pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan jalan efisiensi dan pengurangan produksi minyak diganti dengan energi terbarukan. Philipe juga mengatakan masalah perubahan iklim akibat emisi bahan baker minyak juga harus banyak disampaikan kepada masyarakat luas.

JAKARTA – Delapan puluh persen perairan di Indonesia telah dieskploitasi secara berlebih. "Itu terjadi karena penangkapan berlebih dan penangkapan yang tidak ramah lingkungan," kata Staf Program Kelautan Indonesia, Marthen W. Leuna, kepada wartawan, Kamis (27/10).

Marthen mengatakan beberapa wilayah perairan yang terparah ada di Selat
Malaka, Laut Jawa, dan Laut Arafura. Kondisi tersebut, dia melanjutkan,
diperparah dengan maraknya penangkapan di lokasi ikan-ikan bertelur.

Menurut Marthen penangkapan di lokasi ikan bertelur sangat mengganggu
populasi ikan karang seperti kerapu dan kakap. Kedua ikan tersebut dikenal
bertelur dengan cara bergerombol di sebuah tempat yang dikenal dengan
Spawning Agregation Sites atau tempat pemijahan (bertelur).

Saat di lokasi pemijahan, kata dia, jumlah ikan yang berkumpul tiga kali
lebih banyak dibandingkan kondisi biasa. Hal tersebut yang membuat nelayan
tergiur untuk menangkap ikan di lokasi pemijahan.

Marthen mengatakan tindakan nelayan tersebut juga didorong oleh
meningkatkanya permintaan ikan karang di pasar internasional di Hongkong.
Harga ikan kerapu mencapai Rp 300 ribu per kilogram dan bias lebih mahal
jika dijual dalam keadaan hidup.

Kondisi tersebut, kata dia, sangat memprihatinkan karena kalau dilakukan
penangkapan pada saat bertelur maka populasi ikan akan terus menurun. Oleh
karena itu Marthen mengatakan pihaknya meminta agar di lokasi pemijahan
tertutup untuk penangkapan ikan.

Manajer kebijakan The Nature Conservancy, Abdul Halim, mengatakan tren
penangkapan di lokasi pemijahan tersebut terjadi di seluruh Indonesia dan
dunia. Ia mengatakan efeknya mulai terlihat yakni menurunnya populasi ikan
dan ukuran ikan terus menurun setiap tahunnya.

Menurunnya ukuran ikan tersebut, lanjutnya, menunjukkan terjadinya
penangkapan berlebihan karena sebelum mencapai ukuran maksimum ikan telah
ditangkap. Menurut Abdul saat ini peningkatan jumlah armada penangkap ikan
lebih pesat daripada kecepatan kemampuan ikan untuk memulihkan jumlah.

Abdul juga prihatin karena penurunan penangkapan berlebih juga terjadi di
kawasan taman nasional, seperti di Taman Nasional Pulau Komodo dan Taman
Nasional karimun Jawa. Di tempat tersebut selain terjadi penangkapan di
tempat pemijahan juga terjadi penangkapan ikan dengan pukat dan sianida.

JAKARTA – Terumbu karang di kawasan konservasi laut Taman Nasional Karimun Jawa, Jawa Tengah, mengalami kerusakan parah disertai penurunan populasi ikan. “Masyarakat melanggar larangan menangkap ikan di zona inti dan menangkap ikan dengan cara yang merusak lingkungan,” kata Koordinator Program Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan Yayasan Taka, Khaifin, kepada Tempo, Jumat (4/11).

Khaifin menduga penerobosan zona inti yang dilakukan masyarakat tersebut diakibatkan oleh tekanan ekonomi dan menurunnya jumlah tangkapan di luar zona tersebut. Padahal, kata dia, penurunan jumlah tangkapan ikan tersebut diakibatkan kegiatan penangkapan yang merusak habitat ikan.

Ia mencontohkan penangkapan ikan ekor kuning dengan jaring muroami. Jaring besar tersebut ditarik oleh dua hingga tiga kapal sementara ada satu penyelam yang menggiring ikan ke arah jaring. Saat menggiring ikan itulah, lanjut Khaifin, penyelam menginjak karang sampil memukul-mukul karang dengan rantai besi.

Karang yang diinjak dan dipukul oleh penyelam itu kemudian rusak yang berarti habitat ikan ikut rusak dan mendorong terjadinya penurunan populasi ikan. Penangkapan dengan muroami sendiri tergolong penangkapan berlebih yang juga akan menurunkan populasi ikan.

Menurut Khaifin awalnya nelayan bisa menangkap ikan ekor kuning sekitar 500 kilogram dengan muroami. Namun dalam beberapa bulan, kata dia, nelayan tidak berhasil menangkap ikan tersebut dalam jumlah besar karena populasi ikan ekor kuning menurun drastis.

Yayasan Taka, kata Khaifin, juga menemukan nelayan di pulau Karimun Jawa masih menggunakan pukat dan sianida, khususnya untuk menangkap ikan kerapu. Khaifin mengatakan kedua cara penangkapan ikan tersebut juga berkontribusi besar terhadpa rusaknya ekosistem di Taman Nasional Karimun Jawa.

Penurunan jumlah populasi terhadap ikan-ikan karang di Taman Nasional Karimun Jawa juga diakibatkan maraknya penangkapan ikan lokasi tempat ikan bertelur atau lokasi pemijahan. Hal itu dilakukan nelayan untuk meningkatkan tangkapan karena di lokasi itu biasanya ikan bergerombol dalam jumlah besar.

Oleh karena itu Khafin mengatakan pihaknya mengusulkan adanya perlindungan yang lebih ketat terhadap zona inti. Selain itu, lanjutnya, juga perlu ada larangan penangkapan di lokasi pemijahan agar populasi ikan dapat pulih.

Menurut Khaifin jika tidak ada penangkapan di lokasi pemijahan tersebut maka keuntungan yang didapat oleh nelayan bisa mencapai Rp 6 milyar per tahun. Selain itu jika lokasi pemijahan dijadikan kawasan wisata maka keuntungan yang bisa dicapai bisa dua puluh kali lebih besar daripada dijadikan lokasi penangkapan ikan.