lingkungan

JAKARTA – Maraknya pembalakan liar dan pembukaan hutan untuk perkebunan terus menekan populasi orang utan di Sumatera dan Kalimantan. "Kalau kerusakan hutan dan pembalakan liar tidak dihentikan, maka dalam sepuluh tahun orangutan Sumatera akan punah,S" kata Wakil Ketua Pengurus Yayasan Borneo Orangutan Survival, Sri Suci Utami Atmoko, kepada Tempo usai acara Diskusi Penanggulangan Masalah Kerusakan Hutan dan Satwa Liar di Pusat primate Schmutzer Jakarta Selatan, Rabu (14/12)

Meski memiliki daya tahan lebih baik, lanjutnya, tiga subspesies orang utan Kalimantan juga akan menyusul kerabatnya di Sumatera menuju kepunahan. Penyebabnya, kata Suci, habitat orang utan Kalimantan di lahan gambut terus dikeringkan untuk menjadi perkebunan dan terus mengalami kebakaran setiap musim panas tiba.

Suci mengatakan, orang utan juga sering mengalami konflik dengan penduduk di dekat hutan yang berujung pada pembunuhan hewan tersebut. Orang utan yang sumber makanannya hilang akibat kerusakan hutan, kata dia, sering masuk ke perkampungan dan memakan tanaman masyakat.

Perusahaan perkebunan yang membuka hutan juga seringkali membunuhi orang utan. "Mereka dianggap hama hingga mereka ditangkap dan dikubur hidup-hidup," ujarnya. Bahkan, kata Suci ada perusahaan yang mengumumkan
bersedia membayar 150 ribu per ekor orang utan yang berhasil dibunuh oleh masyarakat.

Saat ini total populasi orangutan di Sumatera ada 7.501 ekor dan di Kalimantan ada 57.797 ekor. Suci mengatakan meski jumlah tersebut terlihat besar namun pada kenyataannya orangutan tersebut hidup tersebar dan terus terdesak akibat kerusakan hutan.

Selain kerusakan hutan, Suci mengatakan, orangutan juga terus terancam oleh penangkapan dan perburuan liar. Menurut Suci seringkali kegiatan penebangan hutan baik yang resmi dan yang ilegal disertai juga pemburuan orang utan dan di banyak tempat pemotongan kayu bias ditemui kandang orang utan.

Yayasan Borneo Orangutan Survival, kata Suci, meminta semua pihak segera melestarikan habitat orang utan agar kepunahan tidak terjadi. Suci juga meminta pemerintah lebih serius dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar dan pemburu orang utan karena hingga kini amat sedikit pelakunya yang diseret ke pengadilan.

JAKARTA – Terumbu karang di kawasan konservasi laut Taman Nasional Karimun Jawa, Jawa Tengah, mengalami kerusakan parah disertai penurunan populasi ikan. “Masyarakat melanggar larangan menangkap ikan di zona inti dan menangkap ikan dengan cara yang merusak lingkungan,” kata Koordinator Program Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan Yayasan Taka, Khaifin, kepada Tempo, Jumat (4/11).

Khaifin menduga penerobosan zona inti yang dilakukan masyarakat tersebut diakibatkan oleh tekanan ekonomi dan menurunnya jumlah tangkapan di luar zona tersebut. Padahal, kata dia, penurunan jumlah tangkapan ikan tersebut diakibatkan kegiatan penangkapan yang merusak habitat ikan.

Ia mencontohkan penangkapan ikan ekor kuning dengan jaring muroami. Jaring besar tersebut ditarik oleh dua hingga tiga kapal sementara ada satu penyelam yang menggiring ikan ke arah jaring. Saat menggiring ikan itulah, lanjut Khaifin, penyelam menginjak karang sampil memukul-mukul karang dengan rantai besi.

Karang yang diinjak dan dipukul oleh penyelam itu kemudian rusak yang berarti habitat ikan ikut rusak dan mendorong terjadinya penurunan populasi ikan. Penangkapan dengan muroami sendiri tergolong penangkapan berlebih yang juga akan menurunkan populasi ikan.

Menurut Khaifin awalnya nelayan bisa menangkap ikan ekor kuning sekitar 500 kilogram dengan muroami. Namun dalam beberapa bulan, kata dia, nelayan tidak berhasil menangkap ikan tersebut dalam jumlah besar karena populasi ikan ekor kuning menurun drastis.

Yayasan Taka, kata Khaifin, juga menemukan nelayan di pulau Karimun Jawa masih menggunakan pukat dan sianida, khususnya untuk menangkap ikan kerapu. Khaifin mengatakan kedua cara penangkapan ikan tersebut juga berkontribusi besar terhadpa rusaknya ekosistem di Taman Nasional Karimun Jawa.

Penurunan jumlah populasi terhadap ikan-ikan karang di Taman Nasional Karimun Jawa juga diakibatkan maraknya penangkapan ikan lokasi tempat ikan bertelur atau lokasi pemijahan. Hal itu dilakukan nelayan untuk meningkatkan tangkapan karena di lokasi itu biasanya ikan bergerombol dalam jumlah besar.

Oleh karena itu Khafin mengatakan pihaknya mengusulkan adanya perlindungan yang lebih ketat terhadap zona inti. Selain itu, lanjutnya, juga perlu ada larangan penangkapan di lokasi pemijahan agar populasi ikan dapat pulih.

Menurut Khaifin jika tidak ada penangkapan di lokasi pemijahan tersebut maka keuntungan yang didapat oleh nelayan bisa mencapai Rp 6 milyar per tahun. Selain itu jika lokasi pemijahan dijadikan kawasan wisata maka keuntungan yang bisa dicapai bisa dua puluh kali lebih besar daripada dijadikan lokasi penangkapan ikan.